Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara terkait rencana pemerintah meluncurkan Payment ID. Payment ID merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi masyarakat.
Prasetyo menilai istilah mematai-matai transaksi keuangan masyarakat melalui Payment ID tidak pas. Sebab, tujuan Payment ID diterapkan berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, seperti penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).
“Karena banyak juga yang kemudian terjadi hal hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam penyaluran bansos. Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. Kita semangatnya kan untuk perbaikan. Bahwa ternyata setelah di-mapping, diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).
“Saudara-saudara kita yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima. Ada yang menerima tapi setelah diidentifikasi atau bahasa kerennya, dimata-matai itu dipergunakan kegiatan lain kan itu tidak benar, maknanya di situ,” tambah dia.
Berangkat dari situ, Prasetyo menegaskan pemerintah harus memonitor. Prasetyo memastikan bahwa dalam penerapannya tidak sembarangan, apalagi ini berkaitan dengan data pribadi.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Prasetyo memastikan bahwa teknologi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi transaksi keuangan masyarakat ini mumpuni. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Prasetyo menilai segala kegiatan ekonomi dapat dilihat.
“Jadi belanja bahan saja kita bisa hitung berapa kegiatan ekonomi berjalan, dan ini menghasilkan berapa yang kemudian ada kewajiban ke negara, untuk pajak yang diatur berapa,” terang dia.
Prasetyo menjamin data-data masyarakat tidak akan disalahgunakan. “Ya iya dong, nggak boleh. Tapi yang untuk laporan terbuka, misalnya hasil produksi berapa, kan itu hal yang harus terbuka dan tak bisa disembunyikan,” jelas Prasetyo.
Mulanya, Payment ID akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan ini karena masih dalam tahap uji coba.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dicky melanjutkan, sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Sedangkan penyaluran bansos nontunai sendiri merupakan kewenangan pemerintah.
Simak Video ‘Mensesneg Bantah Payment ID Mata-matai Transaksi Masyarakat’:
