Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI. Sebagaimana diketahui, dirinya baru sebagai Bendahara Negara per Senin (8/9) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan detikcom, rapat dimulai pukul 10.50 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
“Kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Bapak Presiden dua hari lalu. Bagi Komisi XI, nama Pak Purbaya sebenarnya bukan nama yang asing, cuma beda tempatnya saja, sudah lama menjadi mitra kerja komisi XI. Dulu sebelumnya beliau bermitra kita sebagai ketua LPS, sekarang kita bermitra sebagai posisi Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Dalam pembukaannya, Purbaya mengatakan sebagai Menteri Keuangan banyak mendapat masukan untuk lebih menjaga perkataan dibanding sebelumnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Oleh karena itu, dalam presentasi ia akan mengacu kepada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya.
“Ini kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS. Kalau waktu Ketua LPS saya katanya ngomongnya agak koboi, sekarang nggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya rupanya beda, jadi sekarang saya akan mengacu ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini. Jadi nggak ada sesi bebas lagi,” kata Purbaya diikuti gelak tawa peserta rapat.
“Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya,” timpal salah satu orang Komisi XI DPR RI yang dijawab “Siap, siap. Makasih Pak,” oleh Purbaya.
Adapun agenda rapat kerja hari ini terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026. Berdasarkan catatan detikcom, anggaran Kemenkeu tahun depan senilai Rp 52.017.195.644.000.
Jumlah tersebut sudah termasuk untuk tujuh badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 senilai Rp 41,64 triliun.
Total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.
Adapun total anggaran tujuh BLU di bawah Kemenkeu dialokasikan sebesar Rp 10,38 triliun di 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rp 6,06 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp 69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 163,47 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Rp 15,03 miliar.
