Pemerintah tengah mengebut pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Hal ini diiringi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menginstruksikan peran kementerian/lembaga untuk mewujudkannya.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Keppres tersebut mengatur tentang struktur satgas dari tingkat pusat hingga daerah, hingga sumber pendanaan kerja Satgas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Satgas, didampingi empat wakil ketua terdiri dari Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Pembentukan Kopdes Merah Putih ini dinilai sebagai solusi yang menjawab permasalahan ekonomi di desa.
Dalam kesempatan dengan detikSore, Zulhas buka-bukaan mengenai progres terkini Kopdeskel Merah Putih. Tidak hanya itu, Zulhas juga membeberkan terkait model bisnis yang akan dijalankan, pendanaan serta pengurusnya. Berikut cuplikan lengkap wawancaranya:
Tanggal 12 (Juli).
Iya saya barusan salat, jadi ada wudhu kan, biasa jadi fresh gitu ya. Selain tadi stok pangan cukup. Sampai tahun depan insyaallah cukup.
Sampai tahun depan mudah-mudahan kita nggak impor beras lagi. Tahun lalu kita 3,8 juta impor.
Saya cerita dulu ya. Kita bahagianya bahwa Presiden ini (punya) konsep yang sudah matang. Jadi beliau itu visi, misi, konsepnya itu sudah terang, jelas gitu ya dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua.
Dan itulah saya kira yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kebahagiaan kami. Oleh karena itu kami kerja tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh ya.
Kami bahagia karena apa yang menjadi pekerjaan ini sama dengan apa kita cita-citakan. Apa yang ada di hati kita dan apa yang dirasakan rakyat dan apa yang menjadi tujuan kita berbangsa-bernegara.
Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat. Makan dulu. Kalau makan kita enggak bisa, bagaimana yang lain?
Jadi makan dulu. Alhamdulillah. Makan itu ada dua. Satu protein, satu karbohidrat.
Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Stoknya tadi yang sampaikan sudah 3,9 juta (ton). Jadi sampai tahun depan insyaallah kita tidak impor beras lagi.
Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup. Tinggal kita sekarang akan mengejar protein, ada ikan, nanti ada daging, telur, dan lain-lain. Itu kita akan kejar. Mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana.
Iya, secara paralel. Kalau ini sudah, maka cukup tidak? Nggak cukup. Yang harus dibangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa, agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, hebat gitu. Tapi kalau tidak, tentu nanti kalau dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit bansos, dikit-dikit nanti apa lagi. Jadi kita, ya itu oke, tapi untuk sementara boleh.
Tapi kita harus mendidik, kalau kita ingin menjadi negara maju, rakyat kita ini harus kerja keras, harus kreatif, dan itu saya yakin bisa. Asal mereka dapat reward yang jelas.
Seperti petani, dia nanam rajin sekali, tapi gabahnya dihargai Rp 4.500? Ya males dong. Tapi begitu kita hargai Rp 6.500, dia luar biasa. Kita berlebih gitu.
Jadi aslinya rakyat kita ini rajin, mau kerja keras asal ada reward-nya. Maksudnya apa yang dikerjakan itu dihargai dan dinilai.
Nah setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi desa itu, ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih, atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, atau Desa Nelayan Merah Putih.
Agar apa? Tadi itu Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota. Kadang-kadang jadi macam-macam gitu ya.
Nah ini konsep dari Presiden langsung. Koperasi Desa ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Kalau dulu-dulu, itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam. Yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan disimpan pinjam semua, yang nyimpan enggak ada. Biasanya itu ada KUD kan – Ketua Untung Duluan. Ini biasanya 6 bulan, 1 tahun, tutup. Kita tidak ingin begitu.
Kita ingin ini berhasil, kita ingin ini sukses, Pak Presiden perintahkan ini harus sukses, harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang. Karena itu kami di sini tidak pakai APBN, nggak.
Tidak ada pemberian gratis, nggak ada atau pakai APBN, tidak ada. Ada APBD tapi waktu mendirikan notaris saja – Rp 2,5 juta. Hanya notaris Rp 2,5 juta itu saja.
Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBN, enggak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian, nggak.
Tidak ada bagi-bagi, nggak ada. Oleh karena itu, Kopdes ini, nanti gimana dong modalnya? Dari mana duitnya? Dari mana mereka bergerak? Kita pikirkan usahanya dulu.
Kalau dibagi duit nggak ada usahanya, habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya, harus ada gedungnya, sekurang-kurangnya nanti 400 meter.
Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Satu, setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk, pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk, pupuk subsidi.
Kedua; ini langsung arahan dari Pak Presiden, koperasi ini nanti harus menjadi agen, karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon, LPG 3 kg ini harus ada.
Ketiga, harus ada warung. Paling nggak warung sembako; beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya. Harus ada warungnya. Ini juga kan menguntungkan.
Keempat, di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu puskesmas. Harus ada apotek sederhana.
Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota, karena di desanya enggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan di desa, kalau masuk angin, salah makan. Kalau berat baru dia ke kota.
Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya.
Jadi itu kira-kira, dan nanti kerjasama dengan Pos (Indonesia). Pos (Indonesia) itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras, dan sebagainya, nanti cukup di-drop di Kopdes. Kodes yang mau bagi kepada masyarakat di desa itu, sehingga ada untungnya, ada pendapatannya.
Satu lagi, harus ada lembaga keuangan. Karena selama ini di desa itu ada rentenir, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi.
Maka satunya harus ada BRILink, atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan.
Itu juga memotong akses yang jauh. Desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, kemudian tengkulak-tengkulak. Karena petani itu biasa menanam jagung, perlu pupuk, kan mesti beli dulu. Petani nggak ada duit, akhirnya ke tukang ijon, untung bagi dua, repot kita.
Nah sekarang ada BRILink. Jadi, mendekatkan desa, akses perbankan.
Tadi ada sembako memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa. Grosir-grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali. Ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu.
Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik.
Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu, pinjem bank. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, harga bagus, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam. Dan juga pemerintah yang jamin.
Jadi ada plafon. Jadi bukan bagi-bagi duit, nggak. Orang bilang, ‘wah ini Pak Menkopangan, dapat koper, berkoper-koper, dapat duit.’ Nggak ada.
Dijamin oleh pemerintah. Karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa.
Lewat apa, Pak, dijamin lembaganya?
Yang membentuk pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa. Jadi, ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasih plafon. Plafon pinjaman Rp 3 miliar. Plafon pinjaman.
Begitu datang sembakonya, dihitung. Saya mau minjam nih Rp 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orangnya di situ. Wah ini Rp 100 juta, ya boleh minjam Rp 100 juta. Terus dia, saya jadi agen pupuk, minjam Rp 500 juta.
Eh, ini pupuknya dihitung berapa Pusri? Ke Pupuk Indonesia berapa? Dihitung Rp 50 juta, ya kasih bayarnya Rp 50 juta.
Plafon Rp 3 miliar, bisa pakai lebih, bisa kurang.
Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ ada usaha perikanan, atau usaha pertanian, atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh bagus untung layak, itu bisa diberi rekomendasi, pinjam ke bank yang ada di sini BRILINK, BNI LINK, atau dengan BSI tadi itu.
Dengan begitu kita berharap ini bisa berkembang. Memang ini perlu capek. Memang kalau mau mudah kan ada uang bagi aja, selesai, tapi nggak berhasil.
Kita memilih jalan yang sulit. Jalan yang panjang. Tapi harus dibina, dibantu, dimandori. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ.
Ya buat membantu.
P3K, ada juga BRILink ada orangnya kan? Jadi ada 3 orang. 3 orang yang bantu me-maintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya.
Memang kita capek ini. Tapi kalau memudah ya bagi duit, tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit, kita mandori dulu koperasinya, kita jagain, kita bantu seperti bayi ya, kasih susu, dimandiin, pakaikan baju, sampai dia tumbuh, berkembang, sampai kuat, baru nanti dilepas.
Dengan begini, walaupun kita capek, ada Satgas ya, Satgas Pusat, Satgas Provisi, Satgas Kabupaten, tapi dengan begitu ini saya, kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik.
