Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pungutan ekspor (PE) untuk mengatur ekspor kelapa bulat akan ditetapkan pekan ini. Rapat pembahasan penerbitan PE ini dipastikan akan dilaksanakan.
“Minggu ini ya, minggu ini untuk menetapkan yang PE. Jadi kita pakai mekanisme PE dulu, Pungutan Ekspor. Tadi sudah ada suratnya, saya lupa tanggalnya, harusnya minggu kemarin,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Budi menjelaskan, PE akan diterbitkan sebagai langkah menyeimbangkan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Ia mengakui banyak keluhan terkait banyaknya kelapa bulat yang ekspor, sehingga pasokan dalam negeri menipis.
“Jadi kan petani lebih baik ekspor kan karena harganya bagus. Nah kita kan harus menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Jangan sampai juga pasar di dalam negeri, kebutuhan para industri juga jangan sampai terganggu,” terangnya.
Dengan adanya PE, diharapkan ekspor kelapa dapat terkendali dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kalau diatur dengan PE katakanlah sekian persen ya. Otomatis kan saya pikir tidak semua jadi ekspor. Ya akan mengurangi ekspor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Budi telah mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa bulat. Sebab tingginya ekspor bahan baku satan ini membuat pasokan dalam negeri menipis hingga membuat naiknya harga di pasaran.
“Kan sekarang banyak keluhan kelapa itu di ekspor sehingga kebutuhan dalam negeri kurang. Jadi kita sudah ngomong ke para pelaku industri juga, kita akan menggunakan instrumen pungutan ekspor,” kata Budi kepada wartawan usai acara Harkornas 5K di TMII, Jakarta Timur, Minggu (18/5/2025).
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan ekspor kelapa tidak akan disetop meski harga di dalam negeri mahal. Ia mendorong petani untuk menanam lebih banyak lagi agar tidak terjadi kelangkaan dan harga bisa stabil.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“(Kelapa mahal) ya baguslah untuk petani, ya. Solusinya tanam yang banyak,” kata Zulhas dalam acara World of Coffee Jakarta 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (15/5/2025).
Terkait dengan ramainya keluhan banyaknya kelapa diekspor datang dari Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI). Dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2025), Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah melakukan pertemuan dengan HIPKI.
Agus mengatakan mendapatkan keluhan bahwa komoditas itu kini mengalami kelangkaan. Sementara, kebutuhan konsumsi kelapa, khusus rumah tangga dan industri kecil dan menengah (IKM), sebanyak sekitar 2 miliar butir kelapa per tahun.
Agus menyebut, kelangkaan kelapa terjadi lantaran stok yang ada dialihkan untuk ekspor. Hal ini menyebabkan Indonesia kekurangan suplai di pasar-pasar tradisional dan menyebabkan kenaikan harga. Akibatnya, konsumen rumah tangga menjadi korban atas kenaikan harga tersebut.
Simak juga Video Ketua MPR soal Rupiah Nyaris Rp 17 Ribu Per USD: Momentum Tingkatkan Ekspor
