Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perdagangan melaporkan jika melihat dugaan tindak pidana korupsi di instansinya. ASN Kemendag dapat melaporkannya ke Whistleblowing System (WBS) Kemendag.
Budi mengatakan ASN yang berani dan bertanggungjawab atas laporannya akan diberikan jaminan perlindungan data diri atas laporan tersebut. Hal ini disampaikan dalam sambutannya dalam penandatanganan tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, di Kementerian Perdagangan, Rabu (4/6/2025).
“Saya menginfo para ASN Kementerian Perdagangan untuk dapat memanfaatkan WBS Kementerian Perdagangan. Bila saudara melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran baik tindak perdana korupsi, disiplin, atau kode etik pegawai, segera laporkan melalui WBS Kementerian Perdagangan. Kerahasiaan pelapor akan dijamin melalui Inspektorat Jenderal Kemendag,” kata Budi.
WBS merupakan aplikasi yang disediakan Kementerian Perdagangan bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Arahan ini disampaikan seiring dilanjutkannya kerja sama antara Kemendag dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Komjen Pol. Putu Jayan Danu Putra mengatakan sebelumnya kerja sama Kemendag dan KPK terjalin sejak 2021 hingga 2024.
Ia mengatakan karena dari hasil evaluasinya, kerja sama ini masih dianggap penting dan mempunyai nilai strategis, serta bermanfaat positif pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dengan alasan itulah kerja sama ini dilanjutkan kembali.
“Dalam hal ini, dalam memperkuat aturan internal terkait dengan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan serta juga meningkatkan kompetensi personil dalam menangani pengaduan, oleh karena itu atas pertimbangan itu hari ini kita laksanakan perpanjangan atau melanjutkan kerjasama yang ada dengan KPK,” ucapnya.
Putu menyampaikan laporan melalui aplikasi WBS tidak hanya dapat digunakan oleh ASN Kemendag, namun masyarakat umum juga dapat menggunakannya. Laporan melalui aplikasi tersebut juga akan menjamin kerahasiaan data diri pelapor.
“Jadi dari aturan ini menjamin bahwa pelapor itu aman. Dalam arti tidak akan kena sanksi ataupun yang lainnya dan juga materi yang diadukan. Kemudian adanya perlindungan terhadap pelapor dan sanksi terutama dalam berkarir. Ini khususnya tentunya yang bagi rekan-rekan yang dari internal biasanya kalau kita melaporkan ini takutnya kan kenapa-kenapa di kemudian hari terhadap karirnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Namun, Putu mengingatkan pelapor juga harus memberikan informasi yang lengkap. Bukan hanya sekedar surat kaleng dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi intinya adalah rekan-rekan mungkin di sini juga disosialisasikan kalau misalnya mau melaporkan harus jelas siapa yang kira-kira yang melakukan atau yang diduga melakukan hal pelanggaran ini. Kemudian kira-kira apa bentuk pelanggarannya atau apa yang diduga adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian di mana itu dilakukan, kapan itu terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi atau kira-kira kronologis kejadiannya seperti apa,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono mengampaikan aplikasi yang dimiliki Kemendag menjadi tempat pelaporan yang cukup banyak digunakan masyarakat. Hal ini terbukti dengan jumlah laporan yang masuk ke KPK.
Ia mengatakan dari data statistik yang ada di KPK, disampaikan pada 2024 ada lebih dari 5.000 pengaduan yang masuk ke KPK. Kemudian dari jumlah itu sebanyak 1.600 laporan berasal dari WBS Kemendag.
“Ini menunjukkan bahwa WBS sudah menjadi salah satu media pelaporan yang favorit digunakan oleh masyarakat. Dan kemudian dapat disampaikan bahwa dari 1.600 tadi sekitar 30 persennya dapat diverifikasi dan dilakukan investigasi awal,” tutupnya.
