Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pembenahan besar-besaran menyusul penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Adapun penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun apabila sejumlah pejabat Kemnaker memang terbukti terseret kasus korupsi tersebut, ia tidak segan-segan melakukan perombakan, hingga menonaktifkan pegawai terkait.
“Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu,” kata Yassierli, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Namun demikian, Ia enggan menjelaskan berapa banyak pejabat ataupun jajaran Kemnaker yang diduga terseret kasus tersebut. Adapun berdasarkan pernyataan KPK, total ada 14 orang ditangkap yang diduga terkait kasus tersebut.
Lebih lanjut Yassierli mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker. Hal ini khususnya pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, serta layanan.
“Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat beresiko kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberadaan mannequin mengenakan rompi berwarna orange di lobby Kemnaker, sebagai pengingat. Ditambah lagi, angka kecelakaan di Tanah Air masih memprihatinkan sehingga perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya.
Secara umum, Yassierli menjelaskan, sertifikasi K3 memang melibatkan pihak perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra yang melakukan sertifikasi. Dalam hal ini, menurutnya perlu dipastikan perusahaan-perusahaan ini punya komitmen yang kuat.
Ia mengklaim setidaknya telah ada sebanyak hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia yang sudah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen agar tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi.
“Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Tapi tetap, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama,” ujar Yassierli.
“Jadi memang perbaikan itu butuh. Butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan,” sambungnya.
Tonton juga video “Kenapa Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK?” di sini:
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
