Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklarifikasi pernyataan soal enggan membuka data pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyatakan hal itu merupakan framing yang tidak tepat.
Menurut Yassierli, hal itu membuat dirinya dituding menyalahi undang-undang keterbukaan informasi. Meskipun Ia menegaskan hal itu tidaklah benar.
“Kita ingin membangun aura optimis. Makanya kemarin sempat polemik ya, ini Menaker ogah membuka data PHK. Itu sepertinya framingnya nggak pas,” katanya dalam Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Kamis (17/7/2025).
“Saya sebagai akademisi, saya tau dong. Ada yang kemudian komentari saya, evidence-based policy-nya gimana nih Pak Menteri, menyalahi undang-undang keterbukaan informasi,” tambah dia.
Padahal data PHK dapat diakses secara bebas di website Satudata Kemnaker. Website tersebut biasanya menampilkan data PHK dalam periode waktu tertentu.
“Data PHK itu bisa diakses di Satudata Kemnaker, itu ada sebenarnya. Jadi memang banyak yang nanya ke saya setiap ketemu. Pak Menteri, data PHK gimana? Terus saya mengatakan, kok nanyanya data PHK terus sih, saya bilang,” bebernya.
Padahal, kata dia, hal yang penting dilakukan adalah membangun optimisme di masyarakat. Apalagi Yassierli menyebut sektor ketenagakerjaan menghadapi tantangan berat di tahun 2025.
“Ayo dong kita bangun optimisme, saya bilang. Masyarakat ini butuh optimisme,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu, Yassierli menyebut informasi yang terlalu menyoroti persoalan PHK justru dapat menumbuhkan pemikiran pesimistis dalam diri masyarakat saat ini. Ia menilai, lebih baik membahas program-program pemerintah yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan.
“Menurut saya itu yang harus kita viralkan. Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman. Yang kita bangun itu adalah semangat,” ujar dia.
