Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) atau truk obesitas di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada sembilan aksi nasional untuk implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya terkait aspek ketenagakerjaan bagi para sopir logistik.
Aspek ketenagakerjaan ini menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rakor. AHY menyebut, mesti ada standar kerja yang layak bagi para pengemudi logistik.
“Standar kerja yang layak bagi pengemudi, termasuk di antaranya adalah standarisasi perjanjian kerja, upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum,” terang AHY dalam Rakor implementasi Zero ODOL di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Selain itu, terang AHY, rakor kali ini juga turut membahas integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Rakor kali ini juga membahas tentang insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang.
“Pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang, juga pengelola kawasan industri yang menerapkan atau yang sebaliknya melanggar kebijakan Zero ODOL tadi,” jelasnya.
AHY menambahkan, rakor kali ini juga membahas terkait laporan kajian BPS tentang dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan Inflasi. Ia pun menargetkan implementasi kebijakan ini ditargetkan efektif awal tahun 2027.
“Kita semua sepakat bahwa kebijakan zero odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, bijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” pungkasnya.
Tonton juga video “AHY Akan Gaet Investor Asing Masuk Proyek Giant Sea Wall” di sini:
