Pemerintah menambah anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 menjadi Rp 217 triliun. Dengan kata lain bertambah sebanyak Rp 46 triliun dari anggaran 2025 sebesar Rp 171 triliun.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, BGN mendapatkan anggaran Rp 71 triliun untuk program MBG. Kemudian pada Maret 2025, pemerintah menambah anggaran untuk program tersebut sebanyak Rp 100 triliun, sehingga tahun ini anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun.
Terkait anggaran MBG tahun depan Rp 217 triliun, diungkapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kenaikan anggaran itu dibutuhkan untuk mencapai target dari Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82,9 juta orang.
“Kami sudah dikasih anggaran (pagu indikatif 2026), Rp 217 triliun, itu untuk membayar 82,9 juta penerima,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo dalam acara Seminar Perspektif Lingkungan pada MBG, di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Nyoto menyebutkan, untuk merealisasikan 82,9 juta penerima, dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia merinci, target terdekat pada September bisa terbentuk 15.000 SPPG, Oktober 20.000 SPPG, sehingga pada akhir tahun bisa mencapai 30.000 SPPG.
“Pak Presiden memberikan arahan tambahan di tahun ini diharapkan semua target selesai yaitu 82,9 juta (penerima), sehingga jumlah SPPG yang kami bangun 30.000,” jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun.
“Angka paling terbaru telah dicairkan realisasi anggaran yang telah cair adalah Rp 3 triliun. Sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau, mendapatkan MBG ada 3.977.519 orang penerima manfaat yang berdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5) lalu.
Penambahan anggaran untuk program tersebut memang telah diumumkan pada awal tahun ini. Di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, BGN menjadi instansi yang mendapatkan tambahan anggaran Rp 100 triliun
Anggaran itu diperkirakan cair pada September 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.
“Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan,” kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3).
Simak juga Video ‘Komisi IX Minta BPOM Terlibat di SPPG untuk Penuhi Kelayakan Gizi MBG’:
