Pemerintah Swiss mengumumkan akan membekukan sementara semua aset milik presiden Venezuela Nicolas Maduro yang belum lama ini ditangkap Amerika Serikat (AS). Tindakan pembekuan aset ini berlaku selama empat tahun hingga ada keputusan selanjutnya.
“Dewan Federal ingin memastikan bahwa aset apa pun yang diperoleh secara ilegal tidak dapat dipindahkan keluar dari Swiss dalam situasi saat ini,” kata pemerintah Swiss dalam keterangan resminya, dikutip dari Euronews, Selasa (6/1/2026).
Ini merupakan pengumuman pembekuan aset pertama sejak penangkapan Maduro di Caracas, Sabtu (3/1). Namun hingga saat ini otorita terkait belum mengatakan apakah Maduro benar memiliki aset yang tersimpan di Swiss atau berapa jumlahnya.
Pemerintah Swiss hanya menegaskan bahwa pembekuan aset ini tidak akan berdampak terhadap anggota pemerintahan lain di negara kaya minyak tersebut maupun penambahan sanksi terhadap Venezuela yang sudah berlaku sejak 2018 lalu.
“Berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal yang Dimiliki oleh Tokoh Politik Asing (FIAA), dengan ini diputuskan, sebagai langkah pencegahan, untuk membekukan semua aset di Swiss yang dikuasai Maduro dan orang-orang lain yang terasosiasi dengannya,” terang pemerintah Swiss.
Di luar itu, pemerintah Swiss juga berjanji dana milik Maduro yang dibekukan akan dikembalikan untuk kepentingan warga Venezuela jika hukum terkait dengan jelas menunjukkan asal-usul aset tersebut didapat secara ilegal.
“Jika proses hukum di masa mendatang mengungkapkan bahwa dana tersebut diperoleh secara ilegal, Swiss akan berupaya untuk memastikan bahwa dana tersebut bermanfaat bagi rakyat Venezuela,” tegas Swiss.
Sebagai informasi, Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro pad Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat. Usai operasi penangkapan, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, selain itu dirinya juga diduga terlibat dengan kartel narkoba Venezuela dan Kuba yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga Paman Sam yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Saksikan Live DetikSore :
