Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk menerapkan sistem teknologi informasi (IT) ke Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tahun ini. Hal ini telah disetujui oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah menyiapkan program percontohan (pilot project) untuk penerapan IT di BPR.
“Buat program buat BPR. Kita sedang mengembangkan IT BPR dan Komisi XI sudah menyetujui hubungan dengan OJK sudah aman dan itu akan dioperasikan berdua,” kata Purbaya dalam acara dalam acara Outlook Ekonomi DPR, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).
Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan; Bank Rakyat Indonesia; BTN; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; PT. PLN (Persero); dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp 150 miliar untuk program tersebut. Rencananya, anggarannya akan semakin besar di tahun depan.
“Kita sudah mengalokasikan Rp 150 miliar untuk program pilot IT BPR tahun ini. Tahun depan, tahun depan akan lebih besar lagi,” terang Purbaya.
Dia menerangkan LPS dengan OJK ingin berperan besar dalam program tersebut. Program itu nantinya juga akan memperbaiki sistem serta manajemen di BPR. Dengan begitu, BPR dapat bersaing di dunia yang serba digital.
“Jadi kita ingin LPS dengan OJK berperan lebih besar dalam menyediakan IT BPR dan termasuk perbaikan manajemennya ke depan. Supaya BPR bisa lebih bersaing di dunia yang semakin digital ini,” jelas Purbaya.
