Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai hari ini, Jumat (23/5/2025). Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Darat (AD) yang kini menggantikan posisi Askolani di Bea Cukai.
Djaka dikenal luas dengan sejumlah pengalamannya di bidang intelijen dan pertahanan. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024 lalu.
Pengganti Askolani tersebut juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Asisten Intelijen Panglima TNI, hingga Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dilaporkan Juni 2024, total harta kekayaan Djaka Budi Utama saat ini adalah Rp 4,7 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan, transportasi, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Untuk aset tanah dan bangunan, Djaka memiliki harta senilai Rp 3,58 miliar dengan rincian tanah seluas 2.330 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan Rp 2,4 miliar dan aset tanah dan bangunan seluas 383 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bogor Rp 1,2 miliar.
Tidak cuma itu, Djaka juga tercatat memiliki aset kendaraan satu unit mobil seharga Rp 256 juta. Selanjutnya, Ia memiliki aset kas dan setara kas senilai hampir Rp 770 juta dan harta lainnya senilai Rp 347 juta. Djaka juga tercatat memiliki utang senilai Rp 258 juta, sehingga total harta kekayaannya tercatat senilai Rp 4.703.334.767.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Djaka tercatat menjabat sebagai Sekretaris Utama BIN, sejak Oktober 2024.
Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan. Penunjukan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.
Kopassus jebolan Akademi Militer tahun 1990 itu juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2021-2023.
