Raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), masih bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait hak untuk mengoperasikan tambang tembaga dan emas Grasberg di Papua setelah 2041 mendatang.
Melansir Reuters, Kamis (2/10/2025), negosiasi ini dilakukan setelah perusahaan sepakat untuk melepas 12% saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia (PTFI), kepada pemerintah Indonesia. Grasberg adalah tambang emas terbesar dan tembaga terbesar kedua di dunia.
Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham PTFI. Dengan 12% saham yang dilepas Freeport AS, total pemerintah akan menguasai 63% saham perusahaan.
“Para pihak sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan. (Freeport) akan mengeluarkan pengumuman resmi setelah kesepakatan berhasil diselesaikan,” ujar juru bicara Freeport kepada Reuters.
Diketahui, negosiasi tersebut mulai terjadi setelah Freeport menyatakan keadaan kahar di Grasberg minggu lalu akibat tanah longsor pada awal September ini.
Paska-kecelakaan, Freeport menyatakan tambang Grasberg di Papua kemungkinan besar tidak akan beroperasi normal sampai 2027. Penutupan sementara tambang ini diperkirakan akan menghambat pasokan tembaga global selama beberapa tahun ke depan.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara.
Dalam catatan detikcom, hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.
“Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta.
Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.
“Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.
