Lahan sitaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi akan digunakan untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bagaimana kelanjutannya?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan terkait rencana tersebut saat ini prosesnya sedang disinergikan dengan Bank Tanah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Bank Tanah, Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan kami bisa membuat langkah nyata, supaya bisa memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya yang ada di Kemenkeu itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat,” kata Maruarar di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan menyertakan aset tersebut kepada Bank Tanah terlebih dahulu. Baru kemudian dijadikan program perumahan rakyat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Jadi kalau untuk yang aset BLBI sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP, maka kita akan melakukan penyertaannya kepada Bank Tanah, baru kemudian itu dijadikan program oleh Bapak Menteri PKP,” ucap Rionald.
Sedangkan terkait aset rampasan negara dari hasil korupsi, Rio menyebut pihaknya masih menunggu daftarnya dan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
“Untuk yang sifatnya rampasan negara, kami akan menunggu datarnya dan kita berkomunikasi dengan kejaksaan,” imbuhnya.
Simak juga Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR
