Kementerian Koperasi (kemenkop) mengungkap kerugian koperasi di Sumatera Utara (Sumut) ditaksir senilai Rp 37,72 miliar akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kerugian itu belum termasuk di provinsi lain seperti di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (2/1).
“Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” kata Ferry dalam keterangan resmi, Minggu (4/1/2026).
Ferry memastikan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatera melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera.
Kemenkop melalui LPDB juga telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Kebijakan ini akan terus dipantau secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.
“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tuturnya.
Adapun donasi yang terkumpul dari Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera mencapai Rp 1,86 miliar. Bantuan telah disalurkan beberapa waktu lalu mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan.
“Kami akan terus menambah anggaran (bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” tutur Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana. Posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.
“Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak, termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi berjalan efektif, Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” imbuhnya.
Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang dan sara pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak. Selain itu, koperasi akan diberikan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” imbuh Ferry.
