Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk tahun 2026. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Heldy Satrya Putera, mengungkapkan pagu anggaran yang ditetapkan hanya Rp 775,08 miliar. Angka tersebut jauh di bawah usulan awal kementerian sebesar Rp 1,93 triliun.
“Berdasarkan pendalaman kami dengan seluruh Eselon I, pagu anggaran tahun 2026 tersebut masih jauh di bawah kebutuhan yang sudah kami ajukan, yaitu Rp 1,93 triliun, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp 1,15 triliun,” ujar Heldy.
Ia merinci, anggaran yang ada dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp 439,74 miliar (57%) dan belanja non-operasional Rp 335,34 miliar (43%).
Menurut Heldy, tambahan anggaran diperlukan untuk pembangunan sistem OSS, program Subnational Business Ready (B-Ready), pemasaran investasi di sektor hilirisasi, serta advokasi atas permasalahan hasil perjanjian kerja sama internasional.
Selain itu, dana tambahan juga akan digunakan untuk optimalisasi layanan perizinan terpadu (PTSP), pengembangan investasi di kawasan ekonomi strategis, dan peningkatan kapasitas SDM di pusat maupun daerah.
