Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan susahnya menyediakan penerbangan ke beberapa daerah di Indonesia. Selama ini, sudah banyak sekali permintaan slot penerbangan dari beberapa pemerintah daerah, namun hal itu nampak sulit untuk dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, salah satu biang kerok susahnya menyediakan penerbangan ke daerah karena minimnya jumlah pesawat di Indonesia. Kini hanya tersisa 350 unit pesawat saja yang siap digunakan untuk wilayah seluas Indonesia.
“Ini kan banyak semua minta ‘pak ditambah penerbangannya.’ Ini kami sampaikan ke semua gubernur, bupati, wali kota, sebelum COVID-19 itu jumlah pesawat terbang di Indonesia itu ada 800-an pak, setelah COVID tinggal 350-an saja. Jadi, bukan karena nggak mau terbang ke situ, pesawatnya ini yang nggak ada, pak,” papar Antoni dalam acara detikcom Regional Summit Jawa Barat, Senin (19/5/2025). detikcom Regional Summit didukung oleh PT Pertamina (Persero), Patimban Industrial Estate a Barito Pacific Company, dan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat.
Sejauh ini untuk mengakali banyaknya permintaan terbang, frekuensi terbang pesawat yang ditambah. Maka dari itu muncul fenomena beberapa penerbangan dilakukan pada tengah malam.
“Hari ini yang dilakukan adalah frekuensinya, penggunaan pesawatnya, itu yang ditambah. Bisa sampai 12 jam. Maka sekarang kalau pergi ke timur tuh jam 1, jam 2, jam 3 malam itu ada penerbangannya,” sebut Antoni.
Bukan hanya jumlah pesawat yang minim, kini masalah juga terjadi pada penyediaan suku cadang. Seringkali, beberapa suku cadang pesawat yang sudah saatnya diganti tak bisa didapatkan dengan mudah, maka pesawat tak bisa langsung terbang.
Sebagai contoh, ada suku cadang baling-baling pesawat ATR yang penyediaannya butuh menunggu sampai setahun karena pengirimannya terhambat imbas perang Ukraina dan Rusia dalam beberapa tahun ke belakang.
“Apalagi pas ada perang Ukrania sama Rusia, spare part baling-baling pesawat ATR-ATR itu paling nggak setahun baru sampai, pak,” sebut Antoni.
Untuk beberapa wilayah kepulauan, Kemenhub sedang membesut layanan seaplane atau pesawat terbang laut amfibi. Ini akan menghubungkan pulau-pulau kecil yang banyak tersebar di Indonesia. Nantinya dibangun aerodrome atau bandara perairan umum untuk menjadi terminal penumpangnya.
Proyek ini akan dibesut untuk pertama kali di Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Pemprov Sulsel. Ini menjadi program kemitraan penyediaan transportasi non-APBN yang akan digarap Kemenhub.
“Kita cari solusinya salah satunya pakai seaplane. Gubernur Sulsel kebetulan telah mencanangkan pertama kali mau pakai seaplane karena banyak pulau kecilnya,” kata Antoni.
Simak juga video “Kemenhub Belum Terima Permohonan Izin Operasional Indonesia Airlines” di sini:
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
