Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 mencapai 286.693.693 jiwa. Jumlah itu naik sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan semester II-2024.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan saat penduduk Indonesia terus bertambah. Untuk itu pemerintah meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang dianggap sebagai kunci strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam konteks inilah pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan apalagi penduduk Indonesia terus bertambah. Data terkini yang sebentar lagi akan kita rilis, jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 atau akhir Juni 2025 adalah 286.693.693 jiwa,” kata Teguh dalam Peluncuran DBPK 2025-2045, Jumat (11/7/2025).
Dalam data kependudukan terbaru itu, Teguh menyebut jumlah penduduk laki-laki pada semester I-2025 jauh lebih banyak sekitar 2,6 juta dibandingkan perempuan. Nah adanya peluncuran DBPK dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab arah pembangunan tersebut.
“DBPK menjadi rujukan utama dalam mendukung pelaksanaan RPJPN dan RPJMN, serta memastikan pembangunan manusia dan penduduk Indonesia diarahkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,” ucap Teguh.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan dengan data kependudukan yang tepat pemerintah bisa merencanakan berbagai kebutuhan dasar penduduk yang harus disiapkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.
“Dengan data kependudukan yang tepat, kita mulai merencanakan berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan, berapa buku-buku harus dicetak, berapa dokter harus kita siapkan, berapa guru juga yang harus dikembangkan. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita punya data kependudukan yang baik,” tutur Rachmat.
Oleh karena itu DBPK disusun sebagai dokumen strategis jangka panjang yang tidak hanya menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dengan RPJPN, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan strategi nasional, indikator keberhasilan dan kerangka koordinasi lintas sektor. Dokumen ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pembangunan kependudukan ke depannya.
“Kami mendorong seluruh K/L, juga bersama Pemda untuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar perencanaan program pembangunan nasional,” imbuhnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
