Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tantangan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di perbankan. Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menantang Purbaya buka-bukaan soal data tersebut.
Menanggapi itu, Purbaya menyebut data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Jika ingin mengetahui data itu secara detail, sebut Purbaya, KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI selaku bank sentral. Purbaya menegaskan dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya ditemui di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Sebagai informasi, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, Purbaya juga menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.
Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Dari 15 pemda itu, Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara urutan pertama ada Provinsi Jakarta dengan Rp 14,6 triliun.
Purbaya menekankan lagi bahwa KDM bisa menanyakan hal itu secara langsung kepada BI. Menurutnya, data soal dana mengendap yang disampaikannya mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan Pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” beber Purbaya.
Purbaya juga menilai bahwa KDM tidak mengetahui keseluruhan data di perbankan. Eks Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyebut bahwa dirinya tidak pernah merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.
“Jadi, pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” tuturnya.
Dilansir dari detikJabar, KDM memastikan tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan, termasuk di Bank BJB. Ia mengaku, telah memeriksa langsung seluruh data keuangan Pemprov Jabar.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi, Selasa (21/10/2025).
Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan adanya daerah yang memang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Namun, hal tersebut menurutnya harus dibuka secara transparan agar publik tidak salah menilai.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” katanya.
Tonton juga video “Purbaya Ungkap Rahasia Soeharto Bertahan 32 Tahun: Harga Stabil” di sini:
