Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal permintaan Presiden Prabowo Subianto menambah dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk beasiswa.
Dana yang digunakan berasal dari hasil efisiensi hingga uang kerugian negara dari kasus korupsi ekspor kelapa sawit CPO dan turunannya sebesar Rp 13 triliun. Uang kerugian negara dari kasus kelapa sawit itu sudah diserahkan ke negara melalui Kementerian Keuangan.
Purbaya mengatakan sejauh ini permintaan Prabowo sudah dicatat. Hanya saja, belum ada diskusi secara rinci soal hal itu.
“Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, Kementerian Keuangan sudah tak bisa menganggarkan tambahan LPDP tahun ini. Mungkin hal itu bisa dilakukan tahun depan.
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” ujar Purbaya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya ingin menambah anggaran untuk LPDP demi mencetak lebih banyak sumber daya manusia unggul melalui pendidikan tinggi.
Nah Prabowo menyebut dana sitaan kasus korupsi sawit senilai Rp 13 triliun nampaknya bisa digunakan untuk hal tersebut. Apalagi, dana tersebut memang sudah diserahterimakan ke Kementerian Keuangan. Orang nomor satu di Indonesia tersebut mencolek Purbaya di momen itu.
“LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp 13 triliun, mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan sebagian kita taro di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
