Kabar mengenai rencana Grab mengakuisisi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terus menjadi sorotan, termasuk dari para komunitas pengemudi ojek online. Mereka menyuarakan kekhawatiran atas potensi hilangnya entitas digital karya anak bangsa dan menyebut perlu ada peran aktif pemerintah dalam menyikapi isu ini.
Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat (POROS) menyampaikan pendapatnya secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat terbuka tersebut, POROS menyebut akuisisi ini bisa berdampak pada keberlangsungan perusahaan lokal yang selama ini menjadi simbol nasionalisme digital Indonesia.
“Ini bukan soal menolak asing, tapi tentang menjaga kehormatan dan martabat bangsa. GoTo adalah karya anak bangsa yang sudah menjadi kebanggaan,” ujar Ketua Umum POROS Jabar, Nurman Jaelani, Minggu (11/5/2025).
Nada serupa juga datang dari komunitas pengemudi ojol yang tergabung dalam DOBRAK. Mereka menyatakan potensi pengambilalihan GoTo oleh Grab bisa menjadi bentuk dominasi kapital asing terhadap ekonomi digital nasional.
“Ini bukan penjajahan dengan senjata, tapi melalui modal, algoritma, dan platform digital. Pemerintah harus hadir dan menutup celah dominasi asing terhadap objek vital ekonomi digital,” ungkap Eeng, koordinator DOBRAK.
Selain dari sisi nasionalisme, aspek keamanan data juga menjadi perhatian. Pengamat teknologi informasi Heru Sutadi menyebut perusahaan ride-hailing seperti GoTo dan Grab memiliki akses terhadap data ekonomi digital masyarakat yang sangat sensitif.
“Data-data digital ini tidak boleh dikuasai oleh satu pihak asing tanpa pengawasan. Kominfo dan Komdigi harus memastikan pengelolaan data ini tetap sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” kata Heru, Sabtu (10/5).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Grab telah menunjuk penasihat keuangan untuk memuluskan akuisisi terhadap GoTo, dengan estimasi nilai mencapai Rp 115 triliun. Aksi ini disebut-sebut akan rampung pada kuartal II-2025.
Pihak manajemen GoTo sendiri telah mengonfirmasi bahwa perusahaan menerima berbagai penawaran strategis. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan resmi terkait aksi akuisisi.
