Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, bicara tentang kondisi ketegangan geopolitik Israel dan Iran. Di tengah kondisi tersebut, beberapa pihak justru mempertanyakan TNI RI yang malah fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fithra mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu narasi negatif yang beredar di tengah gonjang-ganjing ekonomi global beberapa waktu terakhir. Padahal, MBG dan program swasembada pangan penting untuk memperkuat ketahanan nasional.
“Dia bilang, ‘wah mana nih TNI kita sibuk ngurusin MBG, ngurusin makanan segala macam’. Nah kalau kita bicara Asta Cita yang nomor dua, fungsi ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan seterusnya,” jelas Fithra dalam acara diskusi tentang stimulus ekonomi, di Toety Heraty Museum Cemara 6 Galery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
“Maka kalau kita lihat kenapa TNI kita turun dalam aspek territorial, kenapa turun membantu food sufficiency? Ya karena itu adalah bagian dari ketahanan keamanan, pertahanan semesta,” sambungnya.
Apabila mengacu pada data kuartal I 2025, Fithra mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 10,53%. Lalu refleksi di angka inflasi per data terakhir 1,6% year-on-year (YoY).
Menurutnya, angka tersebut terbilang cukup terjaga baik, mengingat saat ini dunia tengah menghadapi gejolak ekonomi. Sementara biasanya, angka inflasi juga dipengaruhi oleh faktor ekspektasi inflasi.
“Dengan semua hal itu in place, harusnya ekspektasi kita udah semakin liar ya terhadap inflasi dan seterusnya. Tapi yang terjadi adalah karena kita memiliki kapasitas produktif, itu ditebalkan kondisinya. Sehingga, kemudian tidak mampu untuk mengerek inflasi level yang sangat signifikan,” ujarnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa ketahanan energi maupun ketahanan pangan itu merupakan bagian dari mitigasi. Selain itu, menurut Fithra, pemerintah juga sudah mengidentifikasi bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang mengharuskan pemerintah melakukan mitigasi-mitigasi.
Hal ini pula yang melandasi lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi. Fithra mengatakan, kebijakan tersebut tujuannya adalah merealokasikan anggaran dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang produktif.
“Salah satunya kalau dulu ingat di awal tahun Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani melihat sampai satuan sembilan, dicek kok ada ATK sampai Rp 44 triliun, kok dikumpulan setiap kementerian ada 44 triliun, ini buat apa? Akhirnya dibalikkan lagi ke kaedah Undang-Undang No. 17 tahun 2003, keuangan negara yang the money you need to have the function. Money full of function,” kata Fithra.
