Sejumlah akademisi dan tokoh menyoroti potensi intervensi asing yang dinilai dapat melemahkan industri strategis nasional, khususnya perkebunan sawit dan tembakau. Ancaman tersebut disebut hadir melalui narrative and legal warfare (NLW), yakni strategi memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, hingga mendorong kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan Indonesia.
Guru Besar FHUI Prof. Satya Arinanto menilai LSM kerap dimanfaatkan sebagai saluran intervensi melalui pendanaan eksternal. “LSM seharusnya pilar demokrasi, tapi banyak yang tidak independen, justru membawa agenda luar negeri,” ujarnya.
Senada, Guru Besar FHUI Prof. Hikmahanto Juwana menyebut pelemahan industri strategis bisa masuk lewat perjanjian internasional maupun kebijakan kementerian tertentu. “Proksinya siapa? Kementerian kita sendiri,” tegasnya, sambil mencontohkan isu pengendalian tembakau melalui kampanye internasional FCTC.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menambahkan, perang narasi kerap memanfaatkan isu global dan media modern untuk memengaruhi posisi Indonesia. “Narasi negatif sering diciptakan untuk memecah belah, termasuk melemahkan posisi negara di sektor ekonomi,” jelasnya.
Dari perspektif ekonomi pertanian, Guru Besar IPB University Bungaran Saragih memperingatkan bahwa agribisnis adalah satu ekosistem dari hulu ke hilir. Jika salah satu bagian dilemahkan, maka ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi ikut terancam. Ia juga mengingatkan risiko deindustrialisasi jika sektor hilir, termasuk sawit dan tembakau, tidak mendapat proteksi memadai.
“Tanpa ketahanan pangan, kita tidak punya kedaulatan. Dan bila tidak ada perlindungan serius, pertumbuhan ekonomi bisa stagnan di 5%, jauh dari target 8%,” kata Bungaran.
Menutup pandangan para akademisi, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menegaskan bahwa bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara kini hadir dalam wujud modern. “Perang narasi dan hukum bertujuan memengaruhi opini, menciptakan polarisasi, hingga mencapai kepentingan tertentu. Sektor strategis seperti perkebunan kini menjadi target,” ujarnya dalam Dialog Publik Defence Intellectual Community, Rabu (24/9/2025).
