Kebijakan pemerintah mesti berpihak pada industri elektronik nasional. Sebab, industri ini memiliki potensi yang besar.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI Darmadi Durianto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa.
Menurut Darmadi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, namun hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Ia menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat basis industri dalam negeri.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Darmadi Durianto dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).
Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum Perprindo Budi Mulia dan Sekjen Perprindo Andy Arif Widjaja. Hadir juga APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ketua Umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik. Sementara perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.
Darmadi menegaskan hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.
“Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.
FGD ini diakhiri dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.
Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional.
