Indonesia dipatok tarif impor sebesar 19% oleh Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah syarat, salah satunya menghapus berbagai hambatan ekspor. Kesepakatan dagang ini dinilai menjadi momentum baik untuk Indonesia melakukan deregulasi.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, deregulasi perlu dilakukan segera sebelum mengimpor komoditas dari AS. Menurutnya, terdapat celah korupsi dari setiap besaran impor yang dilakukan.
“Saran kita pada presiden top down, jangan diberikan dari bottom up karena pengalaman yang saya lihat selama saya tiga kali jadi Menko, kalau itu mulai dari bawah tidak akan pernah selesai. Karena tadi yang diberikan oleh Ciil (Sjahrir) tadi memang banyak kepentingan yang dibuat begitu ada kuota, ya pastilah ada korupsi,” kata Luhut dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025).
Luhut menyebut, tarif 19% menjadi momentum tepat untuk melakukan deregulasi. Menurutnya, langkah deregulasi ini juga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masa depan.
Dengan momentum ini, Indonesia akan kembali mengadopsi Instruksi Presiden (Inpres) era Soeharto, yakni Inpres 4 Tahun 1985. Inpres tersebut memuat tentang langkah-langkah guna memperlancar arus barang antar pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas.
“Jadi kalau itu dilakukan, saya kira Presiden Prabowo sudah memutuskan dilakukan, tinggal kita bagaimana eksekusinya itu saya kira akan membawa dampak ekonomi yang sangat bagus buat Indonesia ke depan ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota DEN, Chatib Basri menyebut, tekanan melakukan deregulasi kerap kali berasal dari dunia birokrasi. Pasalnya, deregulasi akan menghilangkan kekuasaan birokrasi dan keuangannya. Hal ini ia sebut masih relevan dengan Sjahrir alias Ciil.
“Apa yang ditulis Ciil di buku itu, itu masih relevan sampai saat ini. Dia berbicara bahwa diregulasi resistansinya akan datang bukan dari dunia usaha, tetapi dari birokrasi. Karena kalau birokrasi kehilangan kekuasaannya, dia kehilangan uangnya,” jelasnya.
