Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memecat lebih dari 1.350 pegawainya yang berbasis di AS pada Jumat (11/7/2025), seiring dengan berlanjutnya perombakan birokrasi diplomatik oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Langkah ini dinilai akan melemahkan kemampuan AS untuk membela dan memajukan kepentingan AS di luar negeri. PHK tersebut dialami oleh 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di AS.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan tengah merampingkan operasi domestik untuk berfokus pada prioritas diplomatik.
“Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikasi atau redundan, dan kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang cukup besar,” terang departemen tersebut, dikutip dari Reuters, Sabtu (12/7/2025).
Total pengurangan pegawai akan mencapai hampir 3.000 orang dari 18.000 pegawai yang berbasis di Amerika Serikat. Angka ini termasuk yang mengundurkan diri secara sukarela.
Langkah ini merupakan hal pertama dari restrukturisasi yang diupayakan Trump untuk memastikan kebijakan luar negeri AS selaras dengan agenda America First-nya. Para mantan diplomat dan kritikus mengatakan pemecatan pejabat dinas luar negeri berisiko terhadap kemampuan Amerika untuk melawan meningkatnya ketegasan dari musuh-musuh seperti China dan Rusia.
“Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman. Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang mungkin bisa diambil di saat China meningkatkan jejak diplomatiknya di seluruh dunia dan membangun jaringan pangkalan militer dan transportasi di luar negeri, Rusia melanjutkan serangan brutalnya yang telah berlangsung bertahun-tahun terhadap sebuah negara berdaulat, dan Timur Tengah terombang-ambing dari satu krisis ke krisis lainnya,” ujar Senator Demokrat dari Virginia, Tim Kaine, dalam sebuah pernyataan.
Puluhan pegawai Departemen Luar Negeri AS memadati lobi kantor pusat lembaga tersebut di Washington untuk memberikan ‘tepuk tangan’ dadakan bagi rekan-rekan mereka yang kena pecat. Puluhan orang menangis, sambil membawa barang-barang mereka dalam kotak dan berpelukan serta mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan rekan kerja.
Pada Februari 2025, Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk merombak departemen ini dan memastikan kebijakan luar negeri oleh Trump dapat dilaksanakan dengan baik.
Ia juga berulang kali berjanji untuk memecat birokrat yang dianggapnya tidak loyal. Perombakan ini merupakan bagian dari upaya Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mempersempit birokrasi federal dan memangkas apa yang disebutnya pemborosan uang pajak.
Pemerintahannya membubarkan Badan Bantuan Internasional AS (USAID), lembaga bantuan utama Washington yang mendistribusikan miliaran dolar bantuan ke seluruh dunia, dan menempatkannya di bawah Departemen Luar Negeri. Rubio mengumumkan rencana perombakan Departemen Luar Negeri pada bulan April, dengan mengatakan bahwa lembaga tersebut dalam bentuknya saat ini ‘gemuk, birokratis’ dan tidak mampu menjalankan misinya di era baru persaingan kekuatan besar ini.
Reorganisasi tersebut diharapkan sebagian besar selesai pada 1 Juli 2025, tetapi tidak berjalan sesuai rencana di tengah litigasi yang sedang berlangsung. Hal ini karena Departemen Luar Negeri menunggu Mahkamah Agung AS agar mempertimbangkan upaya pemerintahan Trump supaya menghentikan perintah pengadilan yang memblokir PHK massal.
Namun pada Selasa lalu, pengadilan membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan PHK dan perampingan besar-besaran di berbagai lembaga. Sejak saat itu, Kantor Penasihat Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga federal untuk memastikan rencana mereka mematuhi hukum.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
