Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memanggil perwakilan seluruh SPBU swasta dan Pertamina. Pemanggilan ini dilakukan untuk mencari solusi atas kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di SPBU swasta dalam beberapa waktu belakangan ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan pemanggilan kali ini untuk menampung masukan dari SPBU swasta terkait dengan adanya dorongan dari Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pasokan dengan Pertamina.
“Selama ini kan kami belum mendengarkan langsung masukan dari SPBU swasta, jadi lebih ke arah menampung masukan dari SPBU swasta terkait masalah spesifikasi aja. Kan masing-masing badan usaha kan punya spesifikasi sendiri aditifnya ya. Kalau spesifikasi BBM-nya sama semua,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Laode menambahkan, saat ini pihaknya tengah meminta data terkait keperluan berapa volume yang dibutuhkan SPBU swasta. Nantinya dengan data tersebut akan diolah oleh Kementerian ESDM untuk diberikan kepada Pertamina.
Dengan begitu, kekosongan BBM yang ada di SPBU swasta akan mendapatkan alokasi dari Pertamina yang mana alokasi tersebut bisa didapatkan dari stok yang ada ataupun melakukan impor dari Pertamina. Laode mengatakan langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan pasokan BBM di SPBU swasta bisa terpenuhi.
“Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya (ke SPBU swasta). Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina nya. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih pak, kami harus impor tambahan,” katanya.
Terkait dengan mekanisme sinkronisasi pasokan BBM tersebut kata Laode dapat dilakukan melalui skema business to business (B2B).
“Kalau itu kan ada mekanisme B2B, business to business (B2B). Kita nggak bicara lebih mahal atau lebih murah,” katanya.
