Badan usaha swasta diminta tetap membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina untuk memenuhi kekosongan stok. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk tahun 2025.
Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI serta arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sementara tahun 2026, kebijakan impor bagi SPBU swasta masih disesuaikan pemerintah.
“Pertama sesuai dengan arahan Menteri ESDM dan RDP di DPR, kita untuk tahun 2025 tetap melanjutkan kolaborasi antara swasta dan Pertamina. Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa,” ujarnya di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Laode menambahkan, isu kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi karena adanya peralihan konsumsi ke BBM non subsidi oleh konsumen. Namun, sebagai pemerintah, Laode menyebut pihaknya tetap harus memperhatikan neraca komoditas.
“Kita sebagai institusi pemerintah juga harus memperhatikan satu neraca komoditas. Neraca komoditas itu jangan sebentar-sebentar impor, sudah dikasih 110%, impor lagi. Mau nambah lagi, kita bilang ini tetangga masih punya banyak kuotanya. Jangan sebentar-sebentar impor,” tegas Laode
Menurut Laode, 3 SPBU swasta seperti, BP, AKR, dan VIVO sudah sepakat membeli BBM dari Pertamina. Sementara Shell belum membeli dari Pertamina karena alasan alasan internal perusahaan.
“Kan Pertamina juga sudah ada tiga tuh badan usahanya. BP, AKR sama VIVO sedang melakukan kelanjutan dari itu. (Shell belum), mereka membutuhkan konsideran yang berbeda sama yang lain, tapi tetap Pertamina masih mempertimbangkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyebut adanya usulan penambahan kuota impor untuk SPBU swasta. Tetapi setelah melihat kecukupan kuota milik Pertamina, maka keputusannya tetap sesuai yang disepakati.
“Salah satunya itu (rekomendasi tambahan kuota impor), tetapi setelah kita lihat tadi kan memang ini memang ada porsi kuota yang masih dimiliki oleh Pertamina itu tadi penjelasannya jelas, tetapi nanti tinggal kita lihat B2B nya seperti apa dan kita yakin dan percaya juga nanti teman-teman dari Dirjen Migas juga mungkin akan lebih fleksibel ke depannya kan melihat situasi ini,” tutup Todotua.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
