PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BNI pun mendapatkan mandat untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025.
Mandat ini diberikan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Adapun Jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding kuota awal BNI tahun ini yang hanya sebesar 10.750 unit. Penyaluran ini menjadi bagian upaya BNI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Grha BNI, Jakarta, Rabu (23/7). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Pada kesempatan itu, juga digelar akad kredit massal secara hybrid yang melibatkan 779 debitur KPR subsidi. Sebanyak delapan perwakilan debitur mengikuti acara secara langsung, sementara sisanya hadir secara daring dari berbagai wilayah Indonesia.
Menteri PKP RI Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Menteri Ara menyampaikan apresiasinya kepada BNI atas dukungan konkret yang diberikan.
“Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (24/7/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga mengapresiasi kontribusi aktif BNI dalam menyalurkan KPR subsidi.
“Hingga hari ini, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar,” ungkap Heru.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menambahkan, dengan kuota penyaluran FLPP yang diberikan sebanyak 25.000 unit dari total kuota nasional, hal ini menegaskan tingginya kepercayaan pemerintah kepada BNI dalam menjalankan program.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” tegas Putrama.
Dengan dukungan terhadap program Pemerintah ini, BNI tidak hanya menunjukkan kapasitasnya dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mempertegas perannya sebagai agen pembangunan nasional, yang berkomitmen menyediakan solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Tonton juga video “OJK Pastikan Debitur Kredit Macet Bisa Ajukan KPR” di sini:
