Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.
Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.
“Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.
Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.
“Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.
Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.
“Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.
Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.
Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.
“Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.
“Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.
“Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.
Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.
