Isu merger antara dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan GoTo, terus menyedot perhatian publik. Tak hanya soal persaingan bisnis, sejumlah pihak mulai angkat suara soal potensi dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai potensi merger antara Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan ekonomi digital dan keamanan nasional. Menurutnya, merger ini memiliki dampak besar terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.
“Kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data jika terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan dikuasai oleh pihak luar, adalah sangat beralasan dan menjadi isu krusial. Pemerintah harus tidak hanya melihat aspek persaingan bisnis tapi juga potensi dampak pada kedaulatan data,” ujar Dave dalam keterangan kepada media, Selasa (27/5).
Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Belakangan, rumor merger antara Grab dan GoTo memang ramai diperbincangkan. Grab yang berbasis di Singapura disebut-sebut telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan rampung pada semester pertama 2025. Sementara itu, GoTo tak membantah adanya pembicaraan, meski menyatakan belum ada keputusan resmi.
Pihak GoTo sendiri telah menanggapi rumor tersebut lewat pernyataan resmi. Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, menyatakan tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak mana pun soal rencana merger.
“Perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa,” tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
