Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang responsif menangani polemik tambang nikel di Raja Ampat. Diketahui, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.
“DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan dalam permasalahan pertambangan di Raja Ampat,” kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari YouTube TV Parlemen, Selasa (24/6/2025).
Puan menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang melayani rakyat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik?” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, polemik tambang nikel di Raja Ampat memang menguat karena adanya dugaan kerusakan ekosistem. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan membekukan sementara IUP PT Gag Nikel.
Setelah dilakukan tinjauan, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan izin PT Gag Nikel dan mencabut izin empat perusahaan lainnya yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
Keempat perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
