PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI menegaskan pentingnya menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian utama dalam agenda keuangan berkelanjutan global.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets World Economic Forum (WEF) Davos 2026.
Dalam panel diskusi tersebut, Hery menjelaskan di negara berkembang, sektor UMKM mencakup lebih dari 90% dari total jumlah usaha dan menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok lokal dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, peran UMKM masih kerap luput dari perhatian global mengenai keberlanjutan.
“Sejak awal berdiri hingga di usianya yang kini menginjak 130 tahun, BRI memang didesain untuk melayani segmen mikro dan UMKM. Komitmen tersebut tetap menjadi fondasi utama BRI,” ujar Hery, dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2026).
“Karena itu, kami sangat senang dapat berada di WEF Davos 2026 untuk membahas isu keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan apa yang telah kami jalankan selama ini,” sambungnya.
Hery menambahkan dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, sebagai bank UMKM terbesar di negara berkembang, BRI memadukan prinsip inklusi, pembiayaan, dan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya.
Bagi BRI, keuangan berkelanjutan bukanlah program tambahan, melainkan menjadi proses bisnis yang diterapkan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha setiap hari.
“Tidak akan ada transisi hijau yang berhasil dan tidak akan adapertumbuhan yang inklusif tanpa UMKM yang ikut bergerak maju bersama. Keberlanjutan yang sesungguhnya terjadi ketika pembiayaan menjangkau desa-desa, petani, serta pelaku usaha mikro di Indonesia,” ucap Hery.
Lebih lanjut, Hery mengungkapkan perhatian global terhadap pembiayaan berkelanjutan kian menekankan pada dampak, transparansi, dan kualitas pelaksanaan.
Alhasil, dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar dapat menjangkau sektor yang membutuhkan.
“BRI sendiri menjalankan peran sebagai anchor bank, dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, serta lembaga multilateral untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada pelaku UMKM. Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery.
Digitalisasi pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi membuat pembiayaan lebih efisien, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta mendukung implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) hingga ke segmen UMKM.
Hal ini pun sejalan dengan upaya BRI dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Hingga September 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mencapai 80,02% dari total portofolio kredit, atau setara dengan Rp 1.150 triliun.
Selain penyaluran pembiayaan, BRI juga secara konsisten memperluas dampak melalui berbagai program pengembangan kapasitas UMKM.
Program-program tersebut antara lain Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, serta platform LinkUMKM, yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer (CEO) of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini, dan Pemimpin Redaksi salah satu media massa nasional, Uni Lubis, sebagai moderator.
