Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bicara tentang transfer ke daerah (TKD) yang turun pada tahun depan. Adapun penurunan alokasi ini dikarenakan ada pergeseran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan langsung untuk program-program prioritas nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyinggung tentang Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003
Keuangan Negara. Dalam pasal 6 disebutkan, presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
“UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah,” kata Tomsi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Atas kondisi pergeseran anggaran dari daerah ke pusat, Kemendagri telah menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya menjalin koordinasi bersama Kementerian Keuangan terkait masalah proporsi, termasuk kemampuan fiskal daerah yang jumlahnya cukup banyak.
“Kami koordinasi dengan Kemenkeu berkaitan masalah proporsional termasuk kemampuan fiskal daerah, jumlahnya banyak 546, termasuk provinsi. Oleh sebab itu, kita selain berusaha, kita juga memberikan masukan,” ujarnya.
Lalu yang kedua, Kemendagri telah meminta seluruh layanan publik agar tidak terganggu. Hal ini khususnya untuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlu tetap dipertahankan seperti tidak ada pergeseran tersebut.
Terkait dengan persoalan pergeseran anggaran ini, Tomsi mengatakan, saat ini detailnya masih terus dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Rencananya, pada tanggal 23 September ini akan ada rapat lanjutan terkait hal ini.
“Setelah kita dapatkan (hasilnya) maka akan ada kementerian yang melakukan kegiatan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya ini akan diundang Kemendagri, kita akan minta rencana detail mau berbuat apa di daerah itu, dengan nilai berapa, kapan mulai,” imbuh Tomsi.
Berdasarkan pendataan dari rencana pelaksanaan program-program tersebut yang disusun rinci, ke depannya Kemendagri berharap bisa membentuk Peta Indonesia. Peta ini sekaligus memberikan gambaran berapa besar anggaran yang tergeser dan berapa yang kembali ke daerah.
Selaras dengan hal itu, pihaknya juga akan membentuk tim konsultasi sebanyak 15 tim. Tim ini akan menerima konsultasi dari daerah-daerah berkaitan dengan penganggaran tersebut.
Sebagai informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja tersebut hanya senilai Rp 650 triliun atau turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penurunan TKD dikarenakan ada pergeseran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional.
“Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja kementerian lembaga yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (21/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, pergeseran sebagian besar alokasi TKD ke belanja K/L pada dasarnya juga dinikmati oleh seluruh rakyat di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan sebesar Rp 3.786,49 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,49 triliun dan TKD Rp 649,99 triliun.
Tonton juga Video: Menkomdigi Terkait Aliran Dana di Live Demo
