Kalangan buruh meminta agar pejabat negara tidak melakukan flexing alas memamerkan kemewahan di media sosial. Hal ini diungkapkan langsung Presiden KSPI Said Iqbal di depan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam.
Menurutnya, kebiasaan flexing oleh pejabat dapat membuat semua kalangan pekerja sakit hati. Kegiatan memamerkan kemewahan itu dinilai menjadi ironi di tengah kesulitan yang dirasakan kelas pekerja.
Kesulitan yang dimaksud mulai dari badai PHK yang merajalela, upah pekerja uang rendah, praktik outsourcing di mana-mana, hingga pengangguran yang masih tinggi.
“Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojek online yang bolak-balik ke DPR, tidak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang juga masih merajalela,” papar Said Iqbal usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025) kemarin.
“Ini juga banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi,” lanjutnya menekankan.
Dia megatakan, keluhan soal flexing yang dilakukan pejabat negara disampaikan langsung ke Prabowo dan Puan Maharani yang berada dalam pertemuan itu. Dia juga memberikan imbauan agar anggota Kabinet Merah Putih, baik menteri ataupun wakil menteri tidak ikut melakukan praktik pamer kekayaan di ruang publik.
“Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula pada Menteri dan Wakil Menteri yang ada dalam Kabinet Prabowo Subianto,” tegas Said Iqbal.
