Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak naik. Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP masih Rp 12.500/kg, jika penjualan 5 kg Rp 62.500.
Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri bidang pangan siang ini. Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko).
“Kan baru rapat nih harga HET katanya kan mau dinaikan, tapi perintahnya tetap harganya. (Beras Bulog) Tetap nggak boleh naik tetap keputusannya tetap Rp 12.500/kg, nggak boleh naikkan,” kata dia ditemui di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
Sebagai informasi, Bapanas telah memutuskan menaikkan HET beras medium menjadi Rp 13.500/kg dari sebelumnya Rp 12.500/kg. Sementara HET beras Perum Bulog saat ini masih berada di level Rp 12.500/kg.
Keputusan kenaikan HET beras medium di pasaran ini dikeluarkan pada 26 Agustus 2025. Sementara harga beras premium tidak mengalami perubahan, masih di level Rp 14.900/kg.
Masih di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan HET beras SPHP memang dia yang mengusulkan dalam rakortas tersebut.
Usulan tersebut muncul setelah harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg). Selain itu, Bapanas juga telah menetapkan kenaikan HET beras medium menjadi Rp 13.500/kg dari sebelumnya Rp 12.500/kg.
“Jadi saya mengusulkan harusnya kalau GKP (gabah kering panen) naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg, maka beras Bulog yang dilepas harganya juga dinaikkan. Nah, hasil rakortas (rapat koordinasi terbatas) bilang ‘Pak Arief nggak usah’. Jadi tidak ada kenaikan untuk seluruh beras Bulog,” kata Arief usai rapat.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Menurut Arief alasan penolakan kenaikan harga tersebut karena pemerintah ingin tetap memberikan akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran beras Bulog.
“Jadi Bulog itu belinya mahal, jualnya murah. Itu berapapun angkanya akan mempengaruhi subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Kalau pemerintah dalam rakortas, Kemenkeu menyetujui, ya nggak apa-apa dong,” tuturnya.
