Biaya logistik di Indonesia saat ini masih cukup tinggi, dengan porsi sebesar 14,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini tidak hanya menekan pelaku usaha, tetapi juga membebani harga barang dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan biaya logistik RI saat ini 14,2%, telah turun signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 23,8%. Meski demikian, angka tersebut terbilang masih cukup tinggi, apalagi bila dijumlahkan dengan biaya logistik ekspor.
“Ketika memasukkan biaya logistik ekspor yang berkontribusi sebesar 8,68% terhadap PDB, total biaya logistik Indonesia masih berada di angka 23%. Ini angka yang sebenarnya,” kata Shinta, dalam acara Future-Ready Supply Chains: Leveraging Indonesia’s Bonded Facilities for Global Growth di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, angka ini masih jauh dari acuan di negara-negara tetangga RI. Bahkan di negara maju saja, angka biaya logistik hanya berkisar di 8-10%, sangat jauh di bawah RI.
“Biaya tinggi ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi struktural dari ketergantungan pada pelabuhan besar, lemahnya konektivitas antarwilayah, manajemen rantai pasok yang belum efisien, minimnya fasilitas penyimpanan modern, serta kerumitan birokrasi dalam proses ekspor-impor,” ujarnya.
Shinta mengatakan, pihaknya punya target besar untuk mendorong realisasi biaya logistik bisa mencapai angka 8% dari PDB di 2045. Hal ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat daya saing global Indonesia.
“Indonesia adalah, kita selalu mengatakan, Archipelago of Opportunities, kita berada di jalur kemas perdagangan dunia. Kami di Apindo percaya bahwa supply chain yang kuat sama dengan ekonomi yang berdaulat. Inisiatif ini adalah strategic imperative untuk survival dan pertumbuhan,” kata dia.
Selaras dengan hal ini, Apindo bersama Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menggelar forum diskusi bertajuk Future-Ready Supply Chains: Leveraging Indonesia’s Bonded Facilities for Global Growth. Forum diskusi ini merupakan Inisiatif dunia usaha dalam mendukung pemerintah Indonesia yang menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Sementara itu, Ketua Umum PPLBI Utami Prasetiawati menegaskan, pengalaman nyata industri menunjukkan PLB menjadi solusi yang mampu menekan risiko, meningkatkan kepastian, serta mendukung kepatuhan sekaligus menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah testimoni yang disampaikan para pelaku industri dalam memanfaatkan PLB, di antaranya dari sektor jasa pengeboran migas dan otomotif.
“Bagi operasi migas, waktu adalah segalanya. PLB memberi kepastian dan mengurangi risiko keterlambatan yang dapat berdampak hingga jutaan dolar,” kata Utami.
Dari sektor perakitan otomotif, manfaat PLB juga terbukti jelas. Dengan menempatkan komponen impor di PLB, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengeluarkan komponen sesuai kebutuhan produksi just-in-time. Hal ini menekan biaya sekaligus memberikan kepastian lebih besar dalam mengelola rantai pasok.
Dengan demikian, PLB merupakan jembatan strategis yang mendukung efisiensi logistik, kepatuhan, serta integrasi perdagangan global. Dengan terus diperkuatnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan investor yang didukung APINDO dan PPLBI, PLB hadir untuk mempersiapkan Indonesia agar mampu berperan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi global.
