Pemerintah akan merevisi kebijakan penyerapan cadangan pangan beras (CBP) pemerintah menjadi 4 juta ton setahun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut angka tersebut naik dari kebijakan sebelumnya sebesar 3 juta ton.
Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kebijakan itulah yang akan direvisi pemerintah.
“Cadangan beras yang tadinya inpres 3 juta perlu kita naikkan menjadi 4 juta agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata dia usai rapat di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Kamis (17/7/2024).
Cadangan beras pemerintah saat ini di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton. Karena angka itu telah melampaui kebijakan atau target pemerintah, untuk itulah ketentuan pemerintah perlu direvisi.
Selain itu, kenaikan ketentuan cadangan beras ini dilakukan karena produksi beras telah mengalami kenaikan. Biasanya, jika produksi meningkat tajam, harga gabah berpotensi mengalami penurunan tajam.
“Kemarin kan inpresnya 3 juta, Bulog perlu lebih banyak, karena ini kan musim jalan terus, musimnya bagus ini, mendukung sepanjang tahun, tidak ada el nino, hujan terus. Oleh karena itu cadangan beras yang tadinya inpres 3 juta perlu kita naikkan,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan target penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan Perum Bulog naik menjadi 4,5 juta ton/tahun.
Amran telah menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pasalnya, untuk mengubah target dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4,5 juta ton harus mengubah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Kami baru menyurat ke Menko Pangan (usulan revisi inpres). Kami sudah (bicara) via telepon, (Menko Pangan Zulkifli Hasan) sudah oke. Kita tinggal tunggu rakortas (rapat koordinasi terbatas),” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin lalu.
