Investasi sebesar Rp 1.500 triliun dilaporkan batal terealisasi pada 2024. Hal ini diungkap langsung Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu
“Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp. 1.500 triliun unrealised investasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI yang disiarkan melalui YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).
Menurut Todotua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah masalah perizinan, misalnya lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain.
Isu perizinan memang menjadi persoalan klasik bagi iklim investasi di Tanah Air. Sebagai perbandingan, siklus investasi di Vietnam memakan waktu 2 tahun dari nol sampai selesai konstruksi, sementara di Indonesia bisa mencapai 5 tahun.
“Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri,” bebernya.
Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika kementerian teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis.
“Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG, tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi,” tutup Todotua.
Tonton juga video “Direktur Film Kemenekraf Rayu Korea Investasi di Industri Perfilman RI” di sini:
