Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja pemerintah pusat (pempus) hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp 1.879,6 triliun. Angka ini naik sekitar Rp 45,1 triliun dibandingkan tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Rp 1.879,6 triliun ini merupakan realisasi 73,5% dari outlook laporan semester (lapsem) yang secara total mencapai Rp 2.663,4 triliun.
“Belanja pempus sudah dibelanjakan Rp 1.879,6 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan belanja tahun lalu Rp 1.834,5 triliun, berarti tahun ini belanja pempus Rp 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
Suahasil merinci, realisasi belanja pempus Oktober 2025 ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 961,2 triliun atau 75,4% dari outlook lapsem, serta belanja non-K/L yang mencapai Rp 918,4 triliun atau 66,2% dari outlook lapsem.
Sejak tahun 2021 silam, realisasi belanja pempus mencatatkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, realisasi belanja pempus hingga Oktober mencapai Rp 1.416,3 triliun. Lalu pada tahun 2022 angkanya naik menjadi Rp 1.671,4 triliun.
Di tahun 2023, terjadi sedikit penurunan di mana realisasi hingga Oktober hanya mencapai Rp 1.572,2 triliun. Lalu di tahun 2024, realisasinya naik menjadi Rp 1.834,5 triliun.
Menurut Suahasil, belanja pempus memiliki posisi yang penting untuk mendorong gerak dan pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan hal itu, perlu percepatan untuk mendorong realisasi belanja pempus dalam dua bulan ke depan untuk mencapai realisasi 100%.
“Tadi Pak Menteri menguraikan, ketika BPS mengumumkan PDB kuartal III, maka efek dari pengeluaran pemerintah itu sudah 5% lebih. Ini yang kita lakukan supaya belanja pempus benar-benar memiliki dampak terhadap perekonomian,” terang Suahasil.
Secara keseluruhan, tercatat belanja negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp 2.593,0 triliun atau 73,5% dari outlook lapsem Rp 3.527,5 triliun. Realisasi ini terdiri atas belanja pempus Rp 1.879,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun atau 82,6% dari outlook lapsem Rp 864,1 triliun.
