Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendapatkan pinjaman luar negeri dari Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai US$ 50 juta atau setara Rp 800 miliar (asumsi kurs Rp 16.000). Pinjaman tersebut akan cair secara bertahap selama tujuh tahun dari 2026-2032.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan perjanjian pinjaman telah ditandatangani pada 29 Agustus 2025. Pinjaman tersebut untuk proyek penguatan manajemen dan pengembangan aparatur sipil negara (ASN) atau Strengthening Apparatus Management and Development Project (SMART).
“Bappenas bersama JICA mengusulkan project SMART senilai US$ 50 juta untuk mendukung transformasi birokrasi dan penguatan kapasitas SDM selama 7 tahun,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Lebih rinci dijelaskan, di 2026 pinjaman akan cair Rp 60 miliar. Sisanya cair di 2027 senilai Rp 146,6 miliar, di 2028 senilai Rp 133,4 miliar, di 2029 senilai Rp 121,1 miliar, di 2030 senilai Rp 111,6 miliar, di 2031 senilai Rp 101,4 miliar, dan di 2032 senilai Rp 71,1 miliar.
“Program ini akan memperkuat manajemen SDM berbasis kompetensi, meningkatkan kinerja ASN perencana, serta memperbaiki tata kelola regulasi dan institusi pembangunan. Hasilnya diharapkan tercipta ekosistem kelembagaan yang lebih produktif dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional,” imbuhnya.
Menurut Rachmat, ini sebagai salah satu langkah awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Maju pada 2045, yang bisa terbebas dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Itu harus dimulai dengan kemampuan membangun sumber daya manusia dan sumber daya manusia dimulai dari kecerdasan masyarakat kita, kecerdasan dari sisi kekuatan fisiknya, kecerdasan otaknya dan kemampuan berpikir dengan dasar pendidikan yang baik, kesehatan yang baik sehingga kita punya kemampuan untuk menghasilkan manusia yang sebaik-baiknya,” imbuhnya.
