Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi 19,05-19,28 juta kilo liter (KL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. BBM subsidi terbagi menjadi dua, yaitu minyak tanah dan solar.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Kuota minyak tanah diusulkan 520.000-540.000 KL. Sedangkan kuota solar sebesar 18,53-18,74 juta KL
“Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 19,5 sampai 19,28 juta kilo liter,” ungkap Bahlil saat Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Usulan Kuota LPG 3 Kg
Kemudian, kuota LPG 3 kilogram (kg) diusulkan 8,31 juta metric ton (MT). Usulan ini merujuk pada angka kuota dan realisasi APBN 2024 dan 2025.
Bahlil melanjutkan, pada 2026 pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG 3 kg. Pemerintah bakal mengatur LPG 3 kg menjadi satu harga untuk semua wilayah di Indonesia agar tidak ada kebocoran subsidi.
Bahlil mengatakan, selama ini LPG 3 kg di setiap daerah memiliki harga yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan kebocoran subsidi. Terkait rencana tersebut, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.
“Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, perlu pengaturan hal tersebut, sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi LPG 3 kg.
“Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.
Bahlil juga mengatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, di antaranya melalui pendataan pengguna.
Nantinya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.