Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons operator SPBU yang dinilai coba mengatur negara. Namun Bahlil tidak menegaskan operator SPBU swasta mana yang mencoba mengatur negara.
Di sisi lain operator SPBU swasta yang dinilai tertib terhadap aturan dan tidak mengatur negara, kuota impor BBM 2026 sudah dihitung dan segera diberikan.
Hanya saja Bahlil tidak menyebutkan berapa jatah impor BBM yang didapat tahun depan.
“(SPBU) Swasta yang tertib kepada negara atau swasta yang mau mengatur negara? Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung. Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Saat ditanya apakah kenaikan kuota impor BBM bagi SPBU swasta akan berada di atas 10%, Bahlil enggan memberikan bocoran. Ia menegaskan kebijakan tersebut masih dikaji oleh pemerintah.
“Masih diatur. Belum ada bocoran. Pokoknya gini. Badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak mentaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya, ya,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan seluruh badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu Shell, BP, dan VIVO telah mengajukan kuota impor BBM tahun depan.
“Sudah. Semuanya sudah (Ajukan impor BBM tahun depan),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Hanya saja, Laode belum dapat memastikan berapa kuota impor BBM yang akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia mengatakan pengumuman besaran kuota untuk SPBU swasta bisa diambil setelah seluruh usulan dipaparkan kepada Menteri ESDM.
“Nanti setelah saya paparan ke Pak Menteri, saya akan paparan ke Pak Menteri semua, mulai dari bensin, avtur, solar. Nah begitu beliau sudah setuju, kita umumkan,” kata Laode.
