Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih wilayah kerja atau blok minyak dan gas (migas) yang mangkrak garapan BUMN. Hal ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mendongkrak lifting minyak.
Bahlil menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam menerapkan kebijakan. Pemerintah siap mengambil alih blok minyak dan gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai lambat menggarapnya.
“KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak,” tegas Bahlil dalam The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (21/5/2025).
Bahlil menjelaskan, saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah masuk tahap Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan namun tak kunjung digarap. Padahal 10 wilayah kerja itu memiliki potensi hingga 31.300 barel.
“Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD tapi mangkrak, nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel,” tutur Bahlil.
Pada kesempatan itu, ia menyebut siap melakukan hal di luar kelaziman demi mengerek angka lifting minyak nasional, salah satunya mengambil alih wilayah kerja yang mangkrak. Tanpa hal itu ia menilai lifting minyak Indonesia tidak akan berprogres.
“Kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja,” sebutnya.
Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 di dtk.id/ipaconvex2025.
