Sejumlah pengurus Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pertemuannya dalam rangka melaporkan pekerjaan dan masalah investasi di kawasan Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad usai pertemuan mengatakan pihaknya melaporkan desain-desain yang telah dilakukan untuk melakukan percepatan investasi di Batam, di antaranya dengan penataan lahan melalui portal Land Management System (LMS) dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
“Penyederhanaan pelayanan perizinan dengan menghilangkan perizinan fatwa planologi. Ada pengintegrasian antara pelayanan pemerintah kota Batam dengan pelayanan di BP Batam,” kata Amsakar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Selain itu, Amsakar turut mendapat arahan dari Prabowo terkait penyelenggaraan tugas ke depan khususnya untuk berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Dia bilang akan dilakukan penyelarasan berbagai regulasi yang dinilai menghambat investasi.
“Pak Presiden memberikan arahan bahwa kami mesti terus bersemangat dan beliau akan melakukan penyelarasan berbagai regulasi yang dinilai menghambat bagi perkembangan investasi,” ungkap Amsakar.
Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditarget 8%, maka pertumbuhan ekonomi di Batam harus di atas itu karena selama ini pertumbuhannya selalu di atas nasional. Untuk mendukung itu, pihaknya ingin memberikan jaminan berusaha, kemudahan investasi dan iklim yang kondusif.
“Yang diperlukan adalah bagaimana kita memberikan jaminan berusaha, kemudahan berinvestasi dan iklim yang kondusif untuk itu,” ucapnya.
Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini, kata Amsakar, akan dibuat semacam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dilakukan perbaikan. DIM itu disebut akan dielaborasi dalam tim yang lebih khusus lagi.
“DIM-nya kalau ada benturan regulasi, seandainya lama perizinan, perizinan ini kan ada yang urusan di Jakarta, ada yang urusan di provinsi, ada yang urusan di daerah. Kalau kita membuat komparasi dengan negara-negara sahabat itu kan rata-rata sudah dapat dilakukan putus satu institusi saja yang mengurus, selesai itu sebenarnya yang antara lain menjadi harapan dari pelaku usaha,” bebernya.
