Komisi XI DPR malam ini, Kamis (3/7/2025) menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Rapat kerja ini membahas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Agenda rapat yaitu pengantar asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, kemudian pembentukan panja dan ini prosedur seperti biasa,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat membuka rapat.
Asumsi makro dalam RAPBN 2026 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.
Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.
Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.
Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.
Sedangkan untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai 11,86% dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada di rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.
Simak juga Video: Sri Mulyani Sebut APBN Bulan Mei Defisit Rp 21 T
