Presiden Prabowo Subianto baru saja membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa. Melalui badan ini, pemerintah akan membuka peluang kerja sama dengan investor swasta lokal maupun asing untuk pengembangan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan dirinya berperan sebagai dewan pengarah yang akan menjalin komunikasi intensif dengan badan anyar ini.
“Jadi kami membuka ruang komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam dan luar negeri dan pada akhir nanti akan kita sampaikan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
AHY mengatakan, pembiayaan Giant Sea Wall nantinya akan terdiri atas kombinasi antara pemerintah dengan swasta. Hal ini salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah badan usaha adalah yang terbaik. Nah presentasinya seperti apa tentu harus kita bicarakan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, AHY juga menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pantura dan Tanggul Laut ini, sebagai salah satu upaya nyata dalam menyelamatkan kehidupan di Pantura Jawa. Sebagai dewan pengarah, AHY juga akan berkoordinasi intensif dan memberikan masukan.
“Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan Giant Sea Wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” kata dia.
