Daftar 7 Perusahaan Tambang Batu Bara yang Wajib Hilirisasi
Author: admin
Badan Gizi Nasional Bangun 1.542 Unit SPPG Baru dengan Dana Rp 6 Triliun
Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan pembangunan 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dengan dana Rp 6 triliun. Baca selengkapnya di sini.
Menaker Ungkap Lebih Dari 24 Ribu Pekerja Korban PHK, Ekonomi Indonesia Bergejolak
Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa lebih dari 24 ribu pekerja di Indonesia menjadi korban PHK hingga April 2025. Sementara itu, ekonomi Indonesia mengalami pergolakan dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87%.
Begini Jurus Jakarta Amankan Pasokan Beras
Begini Jurus Jakarta Amankan Pasokan Beras
Bus ALS Kecelakaan di Sumatera Barat, Kemenhub Buka Suara
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Sumatera Barat. Bus tanpa izin operasi.
Dominasi Pasar Industri Nikel Global oleh Indonesia
Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sekitar 65% nikel dunia berasal dari Indonesia. Meski begitu, harga nikel mengalami penurunan signifikan.
Menteri PU Kunjungi Sumatera Barat untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Menteri Pekerjaan Umum (PU) kunjungi Sumatera Barat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Penyebab Pusat Perbelanjaan Tutup, Trend Belanja Online Meningkat
Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap penyebab pusat perbelanjaan tutup. Trend belanja online dan dampak perang dagang AS menjadi faktor utama.
Zulhas Pastikan Pinjaman Rp 5 Miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tidak Bisa Dicairkan Sekaligus
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pinjaman Rp 5 miliar untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak bisa dicairkan sekaligus. Baca selengkapnya di sini.
Indonesia Peringkat Terburuk dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional 2025
Indonesia menempati peringkat terbawah dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional 2025, disebabkan oleh regulasi perdagangan yang dianggap terlalu rumit. Peluang reformasi dengan pemerintahan baru Prabowo Subianto.
