Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjalankan pelayanan publik yang cepat, akurat dan berdampak. Hal ini bisa terwujud dengan pemimpin yang berintegritas tinggi dan adaptif.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan modern.
“Spirit yang berkembang dalam pembahasan ini adalah pelatihan aparatur tidak harus berlangsung terlalu lama. Yang penting bukan lamanya, tetapi efektivitasnya. Ke depan, kita mendorong pelatihan yang lebih ringkas, relevan, dan fokus pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pemimpin hari ini,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/12/2025).
Tri Widodo juga menekankan pentingnya memperluas kompetensi kepemimpinan melalui pelatihan teknis yang lebih spesifik, terutama terkait kemampuan yang semakin diperlukan dalam pengambilan keputusan modern. Contohnya penggunaan data analytics untuk mendukung keputusan strategis, atau kemampuan managing risk for leaders. Elemen-elemen ini belum muncul dalam pelatihan kepemimpinan yang ada, padahal sangat penting bagi seorang pemimpin.
“Forum ini merupakan wujud komitmen terhadap dampak yang harus dihasilkan dari setiap rupiah anggaran, setiap langkah, dan setiap keringat yang dicurahkan bagi kemajuan bangsa. Tidak ada artinya upaya kita tanpa menghasilkan dampak bagi bangsa. Komitmen inilah yang terus kita perkuat dan wujudkan dalam perjalanan ke depan,” tambahnya.
Terakhir Tri Widodo menekankan bahwa setiap upaya pelatihan ASN harus berorientasi pada dampak nyata bagi publik. Proyek perubahan harus menjawab kebutuhan organisasi dan memberikan manfaat yang terukur. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana masyarakat merasakan perubahan tersebut.
,
Dalam kesempatan yang sama Giri Saptoaji selaku Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan PKA dan PKP agar berjalan dengan baik.
“Sebagai bentuk tanggung jawab LAN dalam menyelenggarakan dan menjamin mutu penyelenggaraan PKA dan PKP di seluruh Indonesia, maka LAN secara rutin melakukan evaluasi dan koordinasi dengan seluruh penyelenggara pelatihan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PKA dan PKP berjalan sesuai dengan standar mutu, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah,” ujarnya
Melalui pelaksanaan Rakornas PKA dan PKP 2025, Giri berharap penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dapat semakin berkualitas, berdampak, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan transformasi birokrasi. “Mari kita bangun kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong agar kita dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif dan mampu memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan PKA maupun PKP di tahun 2026 dan seterusnya,” tutupnya.
Dalam Rakornas ini, substansi terkait penyelenggaraan PKA dan PKP dibahas secara bersama. Mulai dari kendala yang paling sering muncul dalam PKA dan PKP hingga solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan selama berjalannya penyelenggaraan PKA dan PKP. hasilnya, solusi dan rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:
Penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang dapat dilakukan dengan pembaruan kebijakan PKA-PKP, diikuti penyusunan aturan teknis yang lebih operasional, Modernisasi pembelajaran berbasis digital dengan penyediaan LMS yang lebih user-friendly bagi peserta dan penyelenggara pelatihan, Perbaikan sistem koordinasi dan jadwal dengan melakukan penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai informasi, Rakornas PKA dan PKP kalii ini diikuti oleh berbagai lembaga pelatihan terakreditasi, baik itu lembaga penyelenggara tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga lembaga pelatihan tingkat kabupaten/kota.
