Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) menyoroti peran Badan Pangan Nasional yang melakukan pembahasan impor komoditas pangan di Indonesia. Hal itu tertuang dalam 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.
Adapun salah satu aturan yang disoroti adalah pembatasan Perum Bulog untuk mengimpor beras selama panen raya. Sementara perusahaan swasta hanya diizinkan impor beras jenis seperti importir beras pecah 100% dan beras khusus, beras basmati, untuk ritel dan layanan makanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan, perintah dari Presiden Prabowo Subianto telah jelas untuk mengedepankan petani dan ketahanan pangan dalam negeri. Pemerintah tak ingin Indonesia menjadi negara importir.
“Kalau Pak Presiden kan jelas, melindungi rakyat Indonesia, Undang-undang pangan juga demikian. Kita kan negara berdaulat. Negara berdaulat itu, seperti yang kita lakukan hari ini, maunya terus kita impor semua? Terus petani kita mati, atau gimana? Kan nggak begitu. Presiden kita ingin petani, peternak, semuanya sejahtera, produksi bisa di dalam negeri,” kata Arief di Kantor Bapanas, Selasa (29/4/2025).
Arief juga menerangkan, Prabowo juga tegas agar Indonesia memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP). Cadangan ini berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
“Jadi terbukti negara-negara tetangga kita, dalam kondisi harga beras tinggi, Indonesia hari ini punya stok 3,1 juta ton, kemudian petaninya dibeli harga gabahnya dengan harga Rp 6.500/kg. Saya rasa we are on the right track,” terangnya.
Dia meyakini produksi dalam negeri akan terus meningkat, sehingga cita-cita ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai. Saat ini saja, produksi beras disebut telah surplus hingga 1,6 juta ton.
“Ke depan, Kementerian Teknis, Pak Mentan bekerja keras dengan jajaran untuk meningkatkan produksi, dan sudah terbukti kan sampai dengan Mei kita kelebihannya 1,68 juta ton,” tuturnya.
Untuk diketahui, dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, AS juga menyoroti peraturan pembahasan impor jagung untuk pakan ternak.
“Volume impor ditetapkan berdasarkan tingkat produksi pakan ternak dalam negeri dan tunduk pada kebijakan neraca komoditas. Penggilingan pakan ternak selain petani skala kecil yang menerima jagung dari Bulog diwajibkan menggunakan jagung pakan ternak produksi dalam negeri,” tulis laporan tersebut.
Lebih lanjut, AS juga menyoroti Peraturan Presiden Jo. 125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah menyatakan bahwa Bulog ditunjuk sebagai satu-satunya importir beras, jagung pakan, dan kedelai di Indonesia untuk cadangan pangan pemerintah.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/2017 dan No. 7/2020, dan Peraturan Bapanas No. 5/2022, Pemerintah Indonesia menetapkan harga referensi tingkat petani dan konsumen untuk jagung, kedelai, gula, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak goreng.
“Menurut peraturan ini, Bulog dan badan usaha milik negara lainnya dapat melakukan intervensi di pasar ketika harga di atas atau di bawah target ambang batas. Pada tahun 2024, Bapanas menugaskan Bulog untuk mengimpor 750.000 metrik ton (MT) jagung pakan, yang 252.000 MT tiba pada bulan Agustus 2024. Bapanas juga menugaskan Bulog untuk mengimpor kedelai untuk cadangan kedelai pemerintah tahun 2024,” tutup laporan tersebut.
